Menara Gading

Oleh: James Luhulima

Joko Widodo yang akrab disapa dengan Jokowi telah beberapa kali berada di posisi pemimpin, antara lain sebagai wali kota dan gubernur. Dan, jika Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Agustus mendatang akhirnya memutuskan tidak ada yang salah dengan pemilu presiden yang diselenggarakan pada 9 Juli lalu, Jokowi akan menjadi pemimpin tertinggi di negara ini.

Sama seperti Jokowi, Prabowo Subianto pun dalam karier militernya berulang kali menjadi pemimpin, terakhir sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Dan, setelah diberhentikan dari militer, Prabowo menjadi pemimpin Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Persoalan dengan para pemimpin adalah mereka selalu diistimewakan dan ditempatkan di tempat yang tertinggi. Dan, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan ditempatkan sedemikian tinggi seperti duduk di menara gading, dan terasing dari realitas di sekitarnya.

Saat menjadi wali kota dan gubernur, melalui gaya blusukan-nya, Jokowi memahami realitas di sekitarnya. Namun, seandainya nanti Jokowi menjadi presiden, tentunya gaya blusukan ini tidak mudah lagi dilakukan. Tentunya Jokowi harus mencari cara baru untuk tetap dapat memahami realitas di sekitarnya.

Pemimpin dikelilingi oleh orang-orang dekatnya, yang disebut dengan inner circle, orang-orang yang berada di lingkar dalam. Pengetahuan pemimpin mengenai keadaan di sekitarnya diperolehnya dari laporan orang-orang yang berada di lingkar dalam, yang belum tentu sesuai dengan realitas di sekitarnya. Dan, jika keadaan seperti itu terus berlangsung, lama-kelamaan pemimpin itu terasing dari realitas di sekitarnya.

Menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April 2014, dalam percakapan di kediamannya, Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Gerindra akan meraih 20 persen suara. Waktu itu beberapa survei yang diadakan menyebutkan perolehan suara Gerindra di bawah 12 persen. Ketika ditanya mengapa ia sangat yakin Gerindra akan meraih 20 persen suara, Prabowo menyebutkan, ”Kami memiliki hitungan sendiri yang dilakukan oleh kader-kader Gerindra di daerah-daerah, dan dari hitungan kami, Gerindra akan meraih 20 persen suara.”

Namun, keyakinan itu tidak sesuai dengan realitas. Menurut perhitungan akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gerindra hanya meraih 11,81 persen suara.

Hal yang sama berulang pada pemilihan presiden secara langsung (pilpres) 9 Juli 2014. Hasil perhitungan akhir KPU menyebutkan, Jokowi unggul. Akan tetapi, Prabowo tetap yakin bahwa dialah yang menang dalam pilpres itu. Ia membawa persoalan itu ke Mahkamah Konstitusi.

Presiden Soeharto (1968-1998) mengalami hal itu. Kekuasaan yang semakin besar membuat orang-orang yang berada di lingkar dalamnya pada akhirnya hanya menyampaikan informasi yang ingin didengar oleh Soeharto. Asal bapak senang (ABS), dan bukan realitas yang ada.

Akibatnya, ketika pada awal tahun 1998 Soeharto menanyakan apakah rakyat masih menginginkan ia menjadi presiden untuk periode 1998-2003? Dengan serentak orang-orang yang berada di lingkar dalam, menjawab, ”Masih!” Oleh karena pada saat itu mereka menilai, jawaban seperti itulah yang ingin didengar oleh Soeharto. Pada saat itu, tidak ada satu pun di antara orang di lingkar dalam yang berani memberikan jawaban yang berbeda. Salahnya, jika itu dapat dikatakan sebagai kesalahan, Soeharto percaya sepenuhnya dengan jawaban mereka.

Hasilnya, Soeharto didesak rakyat untuk berhenti dari jabatannya sebagai presiden, hanya 70 hari setelah ia dilantik sebagai Presiden untuk periode 1998-2003, tepatnya 21 Mei 1998. Soeharto kemudian menyalahkan orang-orang yang berada di lingkar dalamnya karena dianggap tidak benar-benar mencari tahu keinginan rakyat yang sesungguhnya.

Tanggal 18 Mei 1998 malam, dalam percakapan dengan Nurcholish Madjid di kediaman Jalan Cendana No 8-10, Presiden Soeharto sempat disinggung soal pengunduran dirinya. Menurut Nurcholish (saat itu), Presiden Soeharto mengatakan, ”Saya kan sudah lama ingin itu… (mengundurkan diri). Ini, kan, gara-gara Harmoko (Ketua MPR) dan Fraksi Karya Pembangunan (orang-orang Golkar yang berada di MPR).” Namun, saat itu, tidak sedikit orang yang berpendapat, posisi Harmoko sangat sulit. Siapa yang berani mengatakan tidak pada Presiden Soeharto?

The Presidents Club

Presiden Amerika Serikat pun mengalami hal yang sama. Kekuasaan yang sangat besar yang tertumpu pada dirinya membuat ia terdorong tinggi ke atas. Namun, sistem demokrasi yang telah teruji lebih dari 200 tahun membuat mereka tidak terasing dari realitas di sekitarnya.

Namun, ada persoalan besar lain yang dihadapi Presiden AS. Tidak jarang ia terisolasi sendirian ketika ia harus mengambil keputusan penting dan strategis yang dampaknya sangat besar, atau memiliki kerahasiaan yang sangat tinggi. Sesuatu hal yang tidak dapat dibicarakan dengan siapa pun, termasuk orang-orang yang berada di lingkar dalam. Hal itu memberikan tekanan yang sangat besar pada diri presiden yang bersangkutan.

Jika tekanan itu sudah ke batas yang tidak dapat ditahan, ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali membicarakan hal itu dengan orang yang pernah berada di posisi yang sama, yakni presiden-presiden sebelumnya. Mereka pandai menjaga rahasia. John F Kennedy menelepon Dwight Eisenhower pada pagi hari menjelang ia mengumumkan akan mengisolasi Kuba yang bisa memicu perang nuklir. Bill Clinton menelepon Richard Nixon pada tengah malam untuk berbahas tentang Rusia dan Tiongkok.

Presiden dan para mantan presiden itu terwadahi dalam kelompok yang disebut The Presidents Club, atau kelompok yang paling eksklusif di dunia. Obama berhubungan baik dengan semua mantan Presiden AS. Obama pernah mengundang empat mantan presiden ke Ruang Oval di Gedung Putih, yakni George HW Bush (senior), George W Bush (yunior), Jimmy Carter, dan Bill Clinton, untuk ngobrol-ngobrol. Kelompok itu juga disebut dengan The Secret Society of American Presidents.

Sumber: Kompas com, Senin, 18 Agustus 2014 | 09:11 WIB

link: http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/09111471/Menara.Gading

Read More

Pemimpin Berdaulat

Oleh: Ferdy Hasiman

"Yang berdaulat adalah dia yang mengambil keputusan pada saat gawat darurat”.

KONDISI gawat darurat yang digambarkan teolog politik Jerman, Carl Smith, di atas bukan keadaan biasa, melainkan situasi ketika republik sudah digiring ke luar rel UUD 1945. Sudah 69 tahun Indonesia merdeka, tetapi belum berdaulat secara ekonomi. Kondisi bangsa ini bak juggernaut alias truk besar yang melaju tanpa kendali.

Indonesia tidak lagi dikendalikan pemerintah, tetapi dikendalikan pihak asing. Korporasi asing menguasai 70 persen penguasaan minyak dan gas pertambangan batubara, bauksit, nikel, dan timah mencapai 75 persen, serta tembaga dan emas 85 persen.

Artinya, naik-turunnya lifting migas bergantung pada budi baik pihak asing yang mengontrol sektor hulu migas. Maju mundurnya hilirisasi pertambangan tergantung dari kesediaan Freeport (Grasbarg) dan Newmont, memasok bahan baku. Namun, Freeport dan Newmont sampai saat ini enggan membangun smelter dengan tameng tak ekonomis.

Dua perusahaan ini hanya ingin membangun smelter melalui pihak ketiga. Harapan agar pemimpin tegas terhadap korporasi asing hanya utopia. Presiden belum mampu menaikkan pajak dan royalti kepada korporasi tambang yang sudah menangguk untung besar. Presiden juga tak tegas memerintahkan korporasi asing membangun smelter dalam negeri meskipun sudah ada regulasinya.

Risikonya, cadangan pertambangan kita tergerus. Indonesia hanya memiliki cadangan batubara 20 miliar ton atau hanya 2,63 persen cadangan dunia.

Sementara ekspor batubara kita setiap tahun mencapai 309 juta ton. Cadangan terbukti nikel tersisa 1,028 miliar ton, tembaga 3,044 miliar ton, bijih besi 173,810 juta ton, dan bauksit 302,316 juta ton. (Badan Geologi, 2012).

Untuk menyelamatkan SDA dari jarahan korporasi asing, Indonesia memerlukan pemimpin berdaulat.

Bukan retorika

Pemimpin negeri ini ke depan harus bersih dan berani. Haram bagi pemimpin masuk ke panggung politik hanya untuk memperkaya diri. Filsuf Jerman, Hannah Arendt, mengatakan, urusan ekonomi masuk dalam kategori ”yang privat”, urusan pribadi.

Adapun ”yang politis” adalah ruang publik, ruang tempat kepentingan rakyat dibicarakan. Dalam ruang politis tak ada yang mendapat privilege khusus dari pemerintah. Mencampuradukkan urusan privat ke ruang publik menimbulkan kolonisasi ruang publik dan merusak seluruh tatanan politik yang telah terbangun.

Kekuasaan kemudian menjadi tidak transparan sehingga sulit mengusut kompromi politik dan deal gelap elite-elite bisnis-politik. Demokrasi, yang sedianya menjadi urusan publik, berubah menjadi urusan privat dan tempat bersembunyi mafia bisnis-politik. Risiko terjadinya conflict of interest dalam mengeksekusi kebijakan publik sangat besar.

Padahal, pemimpin adalah aktor demokrasi yang menyupervisi, menetapkan aturan main bagi dunia usaha, dan bertanggung jawab atas mati-hidup jutaan rakyat Indonesia.

Itulah cikal bakal pemimpin berdaulat, pemimpin yang tidak memiliki interest bisnis dan ambisi pribadi. Ia tulus, jujur, dan benar-benar hadir untuk melayani rakyat. Pemimpin berdaulat memiliki nyali bernegosiasi seputar nasib rakyat berhadapan dengan raksasa korporasi.

Di saat dunia mengagungkan investasi raksasa, seperti pertambangan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, ia mampu menerapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, seperti menggerakkan sektor riil. Politik indifference juga sebagai strategi menyelamatkan SDA dari jarahan korporasi.

Negara yang hanya mengandalkan pertambangan untuk menggenjot pendapatan akan memerosotkan pertumbuhan sektor non-pertambangan (pertanian dan kelautan) yang menjadi tulang punggung rakyat. Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen menjadi tak berkualitas karena ditopang industri ekstraktif, seperti tambang.

Jurang kesenjangan antardaerah menganga karena pemimpin sibuk mengurus tambang, tetapi absen membangun infrastruktur publik dan sektor kecil-menengah.

Padahal, model ekonomi pertumbuhan mengandaikan sumber daya alam yang tak terbatas, yang dikuras sampai tuntas dan mendorong penghancuran lingkungan tanpa mengenal keberlanjutan (sustainability).

Yang mencemaskan, banyak korporasi tambang asing menanamkan modal di Indonesia karena di negara asalnya tak diizinkan merusak lingkungan. Di Indonesia, mereka mudah membayar pejabat agar menambang di hutan lindung.

Konstitusi

Pemimpin baru harus benar-benar visioner dan berpegang teguh pada UUD 1945 untuk membangun perekonomian. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Maka, pembangunan ekonomi termasuk pemanfaatan SDA adalah untuk kepentingan jangka panjang.

Pemimpin baru bijak menggunakan kekayaan alam, fokus amankan energi, penataan teknologi pertanian, air minum, dan keseimbangan lingkungan.

Pemimpin baru harus memiliki visi tentang masa depan pertambangan. Di masa depan, bahan tambang harus diolah di dalam negeri agar ada multiplier effect pembangunan. Indonesia harus menuju industrialisasi dan berhenti sebagai bangsa parasit yang menggantungkan industrinya pada pasokan bahan baku dari luar.

Dengan nikel dan bijih besi yang melimpah, saatnya pabrik kelas dunia dibangun agar industri otomotif tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar.

Pemimpin baru harus mampu mereformasi hukum, mereformasi birokrasi, dan menggalakkan transparansi dan mendistribusikan hasil kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, presiden terpilih kita harus mampu menyelamatkan republik dari kehancuran dan politik penjarahan korporasi. Jangan sia-siakan kesempatan ini.

Ferdy Hasiman

Peneliti pada Indonesia Today, Jakarta

Sumber: Kompas com, Kamis, 21 Agustus 2014 | 07:01 WIB

link: http://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/07014921/Pemimpin.Berdaulat

Read More